PTK Ibarat Cahaya Penerobos Kegelapan

PTK Ibarat Cahaya Penerobos Kegelapan

Jakarta (Dikdas): Guru memiliki tiga fungsi penting yang dapat mengantarkan anak menjadi generasi emas 2045. Pertama, sebagai pengimbas perilaku mulia. Kedua, sebagai sumber keteladanan. Ketiga, sebagai guru pendidik dan tenaga kependidikan.

“Di saat orang mengalami kerumitan problematika kehidupan, kehadiran Bapak-Ibu sekalian rasanya memberi pencerahan. Bapak-Ibu ibarat cahaya yang mampu menerobos kegelapan,” ujar Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam, 14 Agustus 2014. Mohammad Nuh memberikan sambutan pada acara Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2014 yang dihadiri para peserta acara yaitu guru, tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Menurut sensus penduduk tahun 2013, tambah Mohammad Nuh, penduduk Indonesia yang berusia 0-9 tahun berjumlah 44 juta jiwa. Sedangkan yang berusia 10-19 tahun sebanyak 46 juta orang. Pada 2045, 90 juta jiwa itu yang akan memegang tampuk pemerintahan negeri ini bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. “Mereka akan mengelola negara ini dan itu sangat tergantung dari sentuhan tangan-tangan halus Bapak-Ibu,” ucapnya.

Atas ketiga fungsi itu, Mohammad Nuh mengategorikan guru mendekati pahlawan sejati. Ia kemudian menyebutkan syarat-syarat seorang guru layak disebut pahlawan sejati. Pertama, melaksanakan tugas melebihi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kedua, mau menerima haknya di bawah yang semestinya dia terima. Atas syarat kedua itu, Mohammad Nuh tak membenarkan pemerintah pusat dan daerah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak guru. “Bahkan seharusnya mereka (guru) menerima lebih dari hak yang mereka terima,” tegasnya.

Dalam laporannya, Hamid Muhammad, Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, mengatakan pemberian penghargaan kepada PTK berprestasi dan berdedikasi merupakan salah satu upaya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. “Melalui kegiatan ini, para pendidik dan tenaga kependidikan berkumpul sehingga dapat menambah rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam hal ini sebagai guru, tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam suasana kekeluargaan dan keharmonisan,” ungkapnya.

Seleksi peserta dilakukan secara berjenjang mulai April lalu, dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Peserta, jelas Hamid, adalah pemenang pertama tingkat provinsi dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paker A, Paket B, Paket C). Jumlah peserta sebanyak 850 orang, terdiri dari 442 guru dan tutor berprestasi dan berdedikasi, 238 kepala sekolah berprestasi, dan 170 pengawas sekolah berprestasi.

Pada 16 Agustus 2014 mendatang, lanjut Hamid, akan turut bergabung peserta Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI tingkat nasional yang kini tengah berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah juara I, II, dan III sebanyak 51 orang.

“Disamping mengikuti kegiatan seleksi, peserta juga akan mengikuti kegiatan kenegaraan di DPR, detik-detik peringatan Proklamasi di Istana Negara, dan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu kepala negara, menteri, dan pejabat lainnya,” ungkap Hamid.* (Billy Antoro/Pengunggah: Erika Hutapea)

Mendikbud: Kurikulum 2013 Tambah Jam Belajar, Tapi Sabtu Tidak Harus Masuk

Mendikbud: Kurikulum 2013 Tambah Jam Belajar, Tapi Sabtu Tidak Harus Masuk

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengakui, penerapan secara penuh Kurikulum 2013 akan memberikan penambahan jam belajar rata-rata 4 jam per minggu untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Namun Mendikbud menegaskan, penambahan itu berlaku per minggu dan kebijakannya diserahkan ke daerah, sehingga tidak otomatis menambah jadwal hari sekolah dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) hari seminggu.

“Meskipun kebijakannya diserahkan ke daerah,  pertimbangan penerapan penambahan jumlah jam belajar dihitung setiap minggu, bukan per hari,” kata Mendikbud M. Nuh usai membuka acara Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berprestasi 2014, di Bandung, Minggu (10/8).

Mendikbud mencontohkan, pada kelas satu sampai dengan tiga SD, jumlah jam belajar yang ditambah adalah empat jam pelajaran. Sehingga secara keseluruhan, peserta didik yang awalnya mendapat 26 jam pelajaran setiap minggu maka akan bertambah menjadi 30 jam.

Penambahan empat jam belajar itu, lanjut Mendikbud, bukan berarti diberlakukan untuk empat jam dalam satu hari. Tapi, enam jam dibagi ke dalam lima atau enam hari masuk sekolah, dengan lama belajar untuk setiap jam belajar sebanyak 45 menit. “Jadi, empat jam itu untuk empat jam pelajaran, bukan empat jam dikalikan 60 menit,” ucap M. Nuh.

Dengan perhitungan penambahan total jam belajar tadi, Mendikbud berharap bagi sekolah yang pembelajarannya selama ini berlangsung selama lima hari, dapat tetap melakukan seperti biasa yaitu Senin-Jumat.

"Tadinya, kan pulang jam 12 atau jam 1, dengan waktu 45 menit untuk tiap jamnya. Kemudian, nambahnya hanya setengah jam-an per hari," pungkas M. Nuh.

DKI Merencanakan Sabtu Masuk

Sebagaimana diketahui terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 itu, Dinas Pendidikan DKI berencana menerapkan 6 hari masuk sekolah untuk sekolah-sekolah berstandar nasional di Jakarta. Hal itu didasarkan dari adanya penambahan jam belajar tiap mata pelajaran dalam kurikulum 2013. Sehingga siswa tidak harus pulang sore jika sekolah hanya 5 hari.

Rencana masuk sekolah kembali pada hari Sabtu itu menuai reaksi sejumlah kalangan, terutama para orang tua murid. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kurang setuju dengan rencana penerapan 6 hari masuk sekolah itu, karena dengan masuk hingga Sabtu, para siswa akan kekurangan waktu bersama keluarga.

Namun Ahok menyampaikan kesulitan sejumlah sekolah di DKI Jakarta yang melaksanakan sistem masuk pagi dan masuk petang, yang menjadi pertimbangan Disdik DKI. Karena akan sulit mengatur jadwalnya. Oleh sebab itu, menurut Ahok, Pemda DKI masih melakukan kajian untuk mencari solusi terbaik terkait jam pelajaran siswa itu agar tidak membebani siswa.

"Sekarang yang jadi masalah kalau sekolah yang dipakai 2 shift. Makanya kita pertimbangkan itu. Jadi belum final. Lagi dikaji," tutur Ahok.

Selain Gaji Pokok, PNS Hanya Terima Tunjangan Kinerja

JAKARTA--Sistim penggajian untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan diubah total. Ini terkait dengan adanya UU ASN yang mengharuskan perubahan pada sistim penggajian agar lebih efisien.

"RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Gaji sementara disusun pemerintah. Di mana sistim penggajiannya kita buat lebih sederhana," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kamis (3/7).

Dengan pengaturan sistim gaji, setiap apatur tidak mendapatkan pendapatan ganda. Selama ini, seorang pegawai mendapatkan gaji di beberapa sumber. Sebut saja gaji pokok, tunjangan kinerja, serta honorarium lainnya.

"Sistim seperti itu tidak terukur kinerjanya. Itu sebabnya kita atur lagi biar lebih terukur. Nantinya komponen gaji hanya ada gaji pokok dan tunjangan kinerja saja," terangnya.

Untuk tunjangan jabatan maupun tunjangan kemahalan, akan tetap diberlakukan. Namun berapa besarannya, akan disesuaikan dengan passing grade masing-masing instansi. Makin sulit dan berisiko jabatannya, passing gradenya juga tinggi.

"Idealnya gaji pokok harus lebih tinggi daripada tunjangan. Namun ini terlalu riskan diberlakukan sekarang karena melihat kemampuan APBN kita juga," tandasnya.

Pemerintah Optimis Honorer K-2 Bodong Terjaring Semua

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan,  pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer kategori 2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.

Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar. 

 “Dengan adanya kewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM)  dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua,” ujar Menteri ketika menerima Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soelistyo di Kementerian PANRB, Rabu (18/06).

Add caption
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifiaksi kebenaran dokumen-dokumen tenaga honorer kategori 2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.  Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja.  “Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” tambahnya.


Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada ahir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi. “Harusnya akhir Mei kemarin selesai, mereka minta sampai akhir Juni,” tambah Eko Soetrisno. (ags/HUMAS MENPANRB)

Tes CPNS direncanakan Juli

Tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 akan segera digelar. Rencananya, tes yang diselenggarakan setahun sekali itu akan mulai dibuka pendaftarannya bulan depan.

Dalam seleksi tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 100 ribu kursi CPNS untuk pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, saat ini tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih melakukan penetapan formasi untuk setiap instansi.

Rencana awal untuk pendaftaran CPNS 2014 pada bulan Juni pun harus mundur hingga Juli.

"Pada awal Juli, akan diumumkan formasi tiap masing-masing instansi. Untuk pendaftaran online, rencananya akan mulai dibuka pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli," ujar Herman di Jakarta, kemarin.

Sehingga, lanjut dia, tes seleksi CPNS 2014 akan mulai digelar serentak, baik pusat maupun daerah, pada Minggu pertama di bulan Agustus.

Herman menuturkan, tahun ini ada 100 ribu kursi yang telah dialokasikan untuk CPNS pemerintah pusat dan daerah. Formasinya, 60 ribu untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya, 40 ribu, untuk jatah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Pada tes CPNS tahun ini sendiri ada sesuatu yang istimewa. Pemerintah memberikan jatah 5 persen atau 5 ribu kursi dari 100 ribu kursi tersebut untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu.

"Selama ini kan pengisiannya (kursi CPNS) sangat kaku. Hanya terpaku pada disiplin ilmu yang ada di ijazah. Ini reformasi birokrasi," tuturnya.

Sementara itu, untuk pengadaan tes pada Agustus mendatang, secara keseluruhan akan dilakukan dengan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Herman menuturkan, penggunaan CAT akan diwajibkan untuk semua instansi baik pusat dan daerah.

Bagi daerah yang masih belum memadai infrastrukturnya, Kemen PANRB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) untuk meminjam laboratorium dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendik) daerah.

"Kita optimalkan lewat Kemendikbud. Setiap dinas kan sudah memiliki lab komputer untuk uji kompetensi guru, kita akan meminjam itu," jelasnya.

Namun, untuk antisipasi, pihaknya tetap akan menyiapkan lembar jawaban komputer (LJK) saat ujian berlangsung. "Tentu semuanya harus ada plan B, harus ada antisipasi," tutupnya. (mia)

Tanpa SPTJM, Proses NIP K2 Gagal

JAKARTA  - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap pada sikapnya, tidak akan memproses usul pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS, namun tidak dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.
Aturan itu juga berlaku bagi 471 honorer K2 Medan yang berkas usulannya sudah dikirim ke BKN, namun tidak ada SPTJM yang diteken Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Sikap tegas ditunjukkan Kepala Biro Humas dan Protokoler Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, saat dimintai tanggapan atas kasus Medan tersebut. Tumpak tidak mau bertele-tele memberikan tanggapan, lantaran sudah berulang kali dia dan sejumlah petinggi BKN dan KemenPAN-RB, menegaskan mengenai kewajiban kepala daerah meneken SPTJM.

"Tidak akan diproses," ujar Tumpak singkat, kepada JPNN kemarin (6/6). Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Tumpak mengatakan, aturan SPTJM harus diteken kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Para PPK yang ingin mengusulkan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) harus tanda tangan SPTJM. Karena ini sudah menjadi keputusan Kepala BKN," tegas Tumpak, pertengahan Mei lalu.
Dia mengatakan, keluarnya Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 sebetulnya sebagai penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. Selain itu, SPTJM dan SE itu juga ada tersirat di PP 56 Tahun 2012.

"Jadi kalau kepala daerah yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada masalah dengan honorer K2-nya, seharusnya berani teken SPTJM-nya," tandasnya. Sebelumnya, langkah Pemko Medan yang mengusulkan pemberkasan NIP terhadap 471 honorer K2 yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS tanpa melampirkan SPTJM dari kepala daerah, sudah dikecam Forum Honorer Indonesia (FHI).
Sekjend FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengatakan, seluruh honorer K2 yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Pemko Medan itu, berencana melakukan aksi unjuk rasa. (sam/jpnn)

5.000 Kursi CPNS untuk Lintas Disiplin Ilmu

5.000 Kursi CPNS untuk Lintas Disiplin Ilmu
----------------------------------------------------------

JAKARTA - Terlanjur kuliah di program studi (prodi) yang jarang ada kuota CPNS, tidak perlu cemas. Pasalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengalokasikan sebanyak 5.000 kursi untuk pelamar CPNS lintas disiplin ilmu.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, total alokasi kursi CPNS baru tahun ini mencapai 100 ribu kursi.

Total alokasi itu tersebar di instansi pusat maupun daerah. Nah dari total kuota itu, 5.000 kursi (5 persen) disiapkan untuk pelamar lintas disiplin ilmu.

"Ini sejarah," kata Herman kemarin. Dia mengatakan selama ini belum pernah ada kursi CPNS baru yang boleh diiso oleh pelamar yang lain disiplin ilmu. Pengisian kursi CPNS selama ini kaku dan hanya melihat disiplin ilmu yang tertera di ijazah pelamar.

Herman mengatakan dibukanya kuota CPNS baru untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Dia mengatakan upaya ini mengadopsi sistem seleksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta.

Setelah dipelajari, Herman mencontohkan pengisian posisi jabatan middle to high di bank-bank swasta banyak diisi oleh sarjana dari IPB.

"Di IPB tentu tidak ada jurusan kuliah perbankan," katanya. Tetapi dengan kualitas keilmuan yang tinggi, alumni yang lintas disiplin ilmu itu sukses didudukkan di posisi apa saja.

"Kita mencontoh itu," ucapnya. Sumber daya unggul seperti itu, sayang jika tidak direkrut untuk duduk membenahi birokrasi pemerintahan. Herman berharap seluruh sarjana dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang selama ini jarang ada formasi CPNS-nya, untuk bersiap-siap menyambut tes CPNS 2014 beberapa bulan lagi.

Skemanya kuota 5.000 kursi untuk pelamar lintas disiplin ilmu itu akan disebar ke instansi pusat atau daerah. Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Jadi saat mereka mendaftar, belum bisa diketahui formasi pekerjaannya.

Sementara itu Herman juga menerangkan perkembangan pengurusan NIP bagi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus CPNS. Dia mengatakan saat ini baru sekitar 20 persen usulan pemberkasan NIP yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemberkasan NIP ini seret karena instansi cukup hati-hati dalam melayangkan pemberkasan. Mereka harus memastikan tidak ada tenaga honorer bodong atau siluman yang lolos hingga pemberkasan.

Konsekuensinya adalah pejabat pembina kepegawaian akan dikenai sanksi pidana. Sedangkan CPNS yang terbukti awalnya tenaga honorer bodong, akan didiskualifikasi. (wan)

Sumber:
http://www.jpnn.com/read/2014/06/06/238691/5.000-Kursi-CPNS-untuk-Lintas-Disiplin-Ilmu-