Selain Gaji Pokok, PNS Hanya Terima Tunjangan Kinerja

JAKARTA--Sistim penggajian untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan diubah total. Ini terkait dengan adanya UU ASN yang mengharuskan perubahan pada sistim penggajian agar lebih efisien.

"RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Gaji sementara disusun pemerintah. Di mana sistim penggajiannya kita buat lebih sederhana," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kamis (3/7).

Dengan pengaturan sistim gaji, setiap apatur tidak mendapatkan pendapatan ganda. Selama ini, seorang pegawai mendapatkan gaji di beberapa sumber. Sebut saja gaji pokok, tunjangan kinerja, serta honorarium lainnya.

"Sistim seperti itu tidak terukur kinerjanya. Itu sebabnya kita atur lagi biar lebih terukur. Nantinya komponen gaji hanya ada gaji pokok dan tunjangan kinerja saja," terangnya.

Untuk tunjangan jabatan maupun tunjangan kemahalan, akan tetap diberlakukan. Namun berapa besarannya, akan disesuaikan dengan passing grade masing-masing instansi. Makin sulit dan berisiko jabatannya, passing gradenya juga tinggi.

"Idealnya gaji pokok harus lebih tinggi daripada tunjangan. Namun ini terlalu riskan diberlakukan sekarang karena melihat kemampuan APBN kita juga," tandasnya.

Pemerintah Optimis Honorer K-2 Bodong Terjaring Semua

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan,  pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer kategori 2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.

Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar. 

 “Dengan adanya kewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM)  dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua,” ujar Menteri ketika menerima Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soelistyo di Kementerian PANRB, Rabu (18/06).

Add caption
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifiaksi kebenaran dokumen-dokumen tenaga honorer kategori 2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.  Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja.  “Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” tambahnya.


Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada ahir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi. “Harusnya akhir Mei kemarin selesai, mereka minta sampai akhir Juni,” tambah Eko Soetrisno. (ags/HUMAS MENPANRB)

Tes CPNS direncanakan Juli

Tes seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2014 akan segera digelar. Rencananya, tes yang diselenggarakan setahun sekali itu akan mulai dibuka pendaftarannya bulan depan.

Dalam seleksi tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan 100 ribu kursi CPNS untuk pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, saat ini tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) masih melakukan penetapan formasi untuk setiap instansi.

Rencana awal untuk pendaftaran CPNS 2014 pada bulan Juni pun harus mundur hingga Juli.

"Pada awal Juli, akan diumumkan formasi tiap masing-masing instansi. Untuk pendaftaran online, rencananya akan mulai dibuka pada minggu ketiga dan keempat bulan Juli," ujar Herman di Jakarta, kemarin.

Sehingga, lanjut dia, tes seleksi CPNS 2014 akan mulai digelar serentak, baik pusat maupun daerah, pada Minggu pertama di bulan Agustus.

Herman menuturkan, tahun ini ada 100 ribu kursi yang telah dialokasikan untuk CPNS pemerintah pusat dan daerah. Formasinya, 60 ribu untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan sisanya, 40 ribu, untuk jatah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Pada tes CPNS tahun ini sendiri ada sesuatu yang istimewa. Pemerintah memberikan jatah 5 persen atau 5 ribu kursi dari 100 ribu kursi tersebut untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu.

"Selama ini kan pengisiannya (kursi CPNS) sangat kaku. Hanya terpaku pada disiplin ilmu yang ada di ijazah. Ini reformasi birokrasi," tuturnya.

Sementara itu, untuk pengadaan tes pada Agustus mendatang, secara keseluruhan akan dilakukan dengan menggunakan sistem computer assisted test (CAT). Herman menuturkan, penggunaan CAT akan diwajibkan untuk semua instansi baik pusat dan daerah.

Bagi daerah yang masih belum memadai infrastrukturnya, Kemen PANRB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud) untuk meminjam laboratorium dinas pendidikan dan kebudayaan (dispendik) daerah.

"Kita optimalkan lewat Kemendikbud. Setiap dinas kan sudah memiliki lab komputer untuk uji kompetensi guru, kita akan meminjam itu," jelasnya.

Namun, untuk antisipasi, pihaknya tetap akan menyiapkan lembar jawaban komputer (LJK) saat ujian berlangsung. "Tentu semuanya harus ada plan B, harus ada antisipasi," tutupnya. (mia)

Tanpa SPTJM, Proses NIP K2 Gagal

JAKARTA  - Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetap pada sikapnya, tidak akan memproses usul pemberkasan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS, namun tidak dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari kepala daerah.
Aturan itu juga berlaku bagi 471 honorer K2 Medan yang berkas usulannya sudah dikirim ke BKN, namun tidak ada SPTJM yang diteken Plt Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Sikap tegas ditunjukkan Kepala Biro Humas dan Protokoler Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tumpak Hutabarat, saat dimintai tanggapan atas kasus Medan tersebut. Tumpak tidak mau bertele-tele memberikan tanggapan, lantaran sudah berulang kali dia dan sejumlah petinggi BKN dan KemenPAN-RB, menegaskan mengenai kewajiban kepala daerah meneken SPTJM.

"Tidak akan diproses," ujar Tumpak singkat, kepada JPNN kemarin (6/6). Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Tumpak mengatakan, aturan SPTJM harus diteken kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK), merupakan harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Para PPK yang ingin mengusulkan pemberkasan NIP honorer kategori dua (K2) harus tanda tangan SPTJM. Karena ini sudah menjadi keputusan Kepala BKN," tegas Tumpak, pertengahan Mei lalu.
Dia mengatakan, keluarnya Surat Kepala BKN No. K.26-30/V.23-4/99 tanggal 27 Februari 2014 sebetulnya sebagai penegasan SE MenPAN-RB No 5 Tahun 2010 tentang kriteria tenaga honorer K2. Selain itu, SPTJM dan SE itu juga ada tersirat di PP 56 Tahun 2012.

"Jadi kalau kepala daerah yakin dan sepanjang sepengetahuannya tidak ada masalah dengan honorer K2-nya, seharusnya berani teken SPTJM-nya," tandasnya. Sebelumnya, langkah Pemko Medan yang mengusulkan pemberkasan NIP terhadap 471 honorer K2 yang telah dinyatakan lulus sebagai CPNS tanpa melampirkan SPTJM dari kepala daerah, sudah dikecam Forum Honorer Indonesia (FHI).
Sekjend FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengatakan, seluruh honorer K2 yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan Pemko Medan itu, berencana melakukan aksi unjuk rasa. (sam/jpnn)

5.000 Kursi CPNS untuk Lintas Disiplin Ilmu

5.000 Kursi CPNS untuk Lintas Disiplin Ilmu
----------------------------------------------------------

JAKARTA - Terlanjur kuliah di program studi (prodi) yang jarang ada kuota CPNS, tidak perlu cemas. Pasalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengalokasikan sebanyak 5.000 kursi untuk pelamar CPNS lintas disiplin ilmu.

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kemen PAN-RB Herman Suryatman menuturkan, total alokasi kursi CPNS baru tahun ini mencapai 100 ribu kursi.

Total alokasi itu tersebar di instansi pusat maupun daerah. Nah dari total kuota itu, 5.000 kursi (5 persen) disiapkan untuk pelamar lintas disiplin ilmu.

"Ini sejarah," kata Herman kemarin. Dia mengatakan selama ini belum pernah ada kursi CPNS baru yang boleh diiso oleh pelamar yang lain disiplin ilmu. Pengisian kursi CPNS selama ini kaku dan hanya melihat disiplin ilmu yang tertera di ijazah pelamar.

Herman mengatakan dibukanya kuota CPNS baru untuk pelamar dari berbagai disiplin ilmu ini merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi. Dia mengatakan upaya ini mengadopsi sistem seleksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta.

Setelah dipelajari, Herman mencontohkan pengisian posisi jabatan middle to high di bank-bank swasta banyak diisi oleh sarjana dari IPB.

"Di IPB tentu tidak ada jurusan kuliah perbankan," katanya. Tetapi dengan kualitas keilmuan yang tinggi, alumni yang lintas disiplin ilmu itu sukses didudukkan di posisi apa saja.

"Kita mencontoh itu," ucapnya. Sumber daya unggul seperti itu, sayang jika tidak direkrut untuk duduk membenahi birokrasi pemerintahan. Herman berharap seluruh sarjana dari berbagai disiplin ilmu, khususnya yang selama ini jarang ada formasi CPNS-nya, untuk bersiap-siap menyambut tes CPNS 2014 beberapa bulan lagi.

Skemanya kuota 5.000 kursi untuk pelamar lintas disiplin ilmu itu akan disebar ke instansi pusat atau daerah. Mereka nantinya akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Jadi saat mereka mendaftar, belum bisa diketahui formasi pekerjaannya.

Sementara itu Herman juga menerangkan perkembangan pengurusan NIP bagi tenaga honorer kategori II yang dinyatakan lulus CPNS. Dia mengatakan saat ini baru sekitar 20 persen usulan pemberkasan NIP yang masuk ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pemberkasan NIP ini seret karena instansi cukup hati-hati dalam melayangkan pemberkasan. Mereka harus memastikan tidak ada tenaga honorer bodong atau siluman yang lolos hingga pemberkasan.

Konsekuensinya adalah pejabat pembina kepegawaian akan dikenai sanksi pidana. Sedangkan CPNS yang terbukti awalnya tenaga honorer bodong, akan didiskualifikasi. (wan)

Sumber:
http://www.jpnn.com/read/2014/06/06/238691/5.000-Kursi-CPNS-untuk-Lintas-Disiplin-Ilmu-

Semua Sarjana Bisa Jadi PNS

JAKARTA--Pemerintah berencana membuka formasi CPNS untuk sarjana semua jurusan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi para sarjana yang jurusannya tidak ada dalam formasi untuk mengisi jabatan tertentu.

"Tahun ini kita berikan formasi lima persen untuk semua jurusan. Langkah seperti ini sudah dilakukan sejumlah bank yang menerima pegawai dari semua jurusan. Bahkan ada Sarjana Teknik Nuklir yang pernah menjabat Direktur Utama sebuah bank BUMN, dan ternyata sukses," beber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar dalam keterangan persnya, Rabu (4/6).

Dia menyebutkan, beberapa bank besar seperti City Bank, Bank Mandiri, Bank BNI menerima pegawai dari semua jurusan. Sebut saja teknik, manajemen, ekonomi, accounting, sastra, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Setelah diterima, mereka dilatih terus menerus, dan ternyata banyak yang berhasil. “Kenapa kita tidak buat seperti itu,” imbuh Azwar.

Mantan Plt gubernur Aceh ini memahami dalam rekrutmen CPNS belakangan ini ada beberapa jurusan yang tidak ada formasinya. Karena itu, dalam rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap ada formasi untuk jabatan fungsional tertentu dan akan dibuka formasi semua jurusan.

“Jumlahnya tidak banyak, maksimal lima persen dari formasi. Jangan sampai mereka bilang, lulusan ini kok tidak ada formasinya,” ujarnya.

Menurut rencana, sekitar pertengahan Juni ini pemerintah akan menetapkan formasi ASN dari masing-masing instansi pemerintah, untuk selanjutnya lowongannya diumumkan.

“Pelaksanaan pendaftaran dan tes kompetensi dasar mudah-mudahan bisa dimulai pertengahan Juli, setelah pemilihan presiden,” pungkasnya. (esy/jpnn)

Pemberkasan NIP K2 Diperpanjang

JAKARTA--Masih sedikitnya usulan pemberkasan NIP bagi honorer kategori dua (K2) yang lulus tes CPNS, membuat Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali memperpanjang masa pengusulan. Yang harusnya berakhir 30 Mei, kini diperpanjang sampai akhir Juni.

"Bagaimana tidak diperpanjang, usulannya baru sedikit yang masuk. Untuk daerah saja dari 500-an daerah baru sekitar 20 persen yang masuk," ungkap Karo Humas dan Protokol BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Rabu (4/6).

Molornya waktu pemberkasan NIP, menurut Tumpak, karena terhambat di daerah. Pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak mau bergerak cepat dalam mengajukan usulan pemberkasan honorer K2.
"Mestinya PPK tahu mana honorer asli dan tidak. Kan mereka yang mengajukan saat akan dites November lalu. Giliran dimintai verifikasi dan validasi malah lambat sekali," ujarnya.


Tumpak meminta agar para PPK secepatnya mengusulkan pemberkasan, sebelum masa pengurusan selesai. "Ini sudah Juni loh, kalau sudah akhir tahun tidak ada lagi pemberkasan dan formasi yang sekarang bisa dibatalin. Kecuali PPK ngajuin lagi yang baru di tahun 2015," tandas Tumpak.
Seperti diketahui, data BKN per 26 Juni menyebutkan, untuk formasi pusat tahun anggaran 2013 baru masuk 80 nama yang diusulkan NIP-nya. Sedangkan daerah, yang masuk sebanyak 3.662 usulan.
Selain formasi tahun anggaran 2013, BKN juga sudah menerima usulan untuk 2014. Di mana untuk instansi pusat yang sudah memasukkan usulan pemberkasan NIP honorer K2 sebanyak 76. Untuk daerah yang masuk sebanyak 2.817 sehingga totalnya 2893 usulan. (esy/jpnn)