Mendikbud: Kurikulum 2013 dilaksanakan bertahap

Menteri Pendidikan Dasar, Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan menegaskan pihaknya tidak mencabut kurikulum 2013 dan menggantinya dengan kurikulum 2006. Anies menyatakan, pihaknya hanya menerapkan kurikulum 2013 secara bertahap.

"Tidak ada pencabutan kurikulum. Artinya kurikulum 2013 tetap diterapkan, tetapi bertahap. Masalahnya kemarin itu secara serentak, jadi tidak ada pencabutan," kata Anies usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Pengelolaan Dana Pendidikan di Gedung KPK, Senin (15/12).

Menurut Anies penerapan kurikulum 2013 sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 yang mengatur penerapan kurikulum itu diberikan waktu tujuh tahun.

pemberlakuan kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap hingga 2019-2020 bukan dihentikan seluruhnya.
Anies Baswedan

Selain itu, Anies menyatakan, keputusan ini berdasar evaluasi yang dilakukan pihaknya terkait penerapan kurikulum 2013 atau yang dikenal dalam K13.

Dikatakan, dalam menerapkan sebuah kurikulum, harus ada kesesuaian antara ide kurikulum dengan desain kurikulum. Selanjutnya, harus ada kesesuaian antaran desain kurikulum dengan dokumen kurikulum, dan kesesuaian antara dokumen kurikulum dengan implementasi kurikulum.

"Nah, tiga kesesuaian ini yang harus dievaluasi," tuturnya.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan, berdasar data di lapangan, saat ini baru tiga persen dari jumlah sekolah yang ada di Indonesia yang dapat menerapkan K13. Diharapkan, dengan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan pihaknya, persentase jumlah sekolah yang menerapkan K13 akan terus meningkat setiap tahunnya.

"Ini yang akan kita koresksi lalu dijalankan secara bertahap. Sekarang kita sudah ada tiga persen sekolah yang menjalankan, nanti kemudian kita akan melaksanakan secara bertahap, jadi tahun berikutnya bisa meningkat," kata Anies. Hal inisesuai dengan permendikbud no 160 tahun 2014

Kurikulum 2013 dibatalkan Untuk Seluruh Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Rasyid Baswedan menggelar pertemuan dengan tim evaluasi Kurikulum 2013 (K-13), Rabu (3/12) pagi. Pertemuan itu menyimpulkan K-13 tidak akan diterapkan di semua sekolah sebagaimana rencana awal, melainkan dibatasi kepada sekolah-sekolah yang sudah siap saja.

Mendikbud akan menyaring kesiapan sekolah berdasarkan sejumlah kriteria. Untuk sekolah-sekolah yang belum siap, mendikbud mengizinkan kembali kepada Kurikulum 2006.
"Menteri minta supaya kita mengembangkan bagaimana kriteria siap untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan Kurikulum 2013 karena opsinya melanjutkan tapi selektif, sambil membenahi," kata Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto di Jakarta, Rabu.

Menurut Suyanto, Mendikbud Anies akan membuat sekolah-sekolah prototipe atau sekolah model untuk K-13. Sekolah prototipe terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama (tahun 2013), yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua (tahun 2014) yang dinilai sudah siap.

Suyanto mengatakan keputusan mendikbud sebenarnya sama dengan implementasi K-13 pada tahap pertama tahun 2013. Ketika itu, K-13 hanya diterapkan secara terbatas kepada "sekolah inti".
"Kemauan Pak Menteri membuat prototipe sekolah-sekolah, bukan hanya mengirimkan konsep kurikulum tapi aplikasi kurikulum ke sekolah-sekolah yang baru menerapkan," katanya.
Suyanto menambahkan opsi "selected school" merupakan opsi paling moderat di antara dua opsi lainnya.

Sebelumnya, tim evaluasi K-13 mengajukan tiga opsi terkait kelanjutan K-13, yaitu, pertama, K-13 akan dihentikan sama sekali. Kedua, K-13 diterapkan di sekolah-sekolah terpilih yang sudah sangat siap dari berbagai aspek. Ketiga, K-13 dijalankan seperti saat ini tapi dilakukan pembenahan sehingga hasilnya lebih baik.

"Itu opsi paling moderat di antara tiga opsi. Ada pro dan kontra dalam K-13 maka diwadahi dalam pilihan itu. Jangan sampai pro kontra tajam sekali," ujar Suyanto.
Menurutnya, sekolah-sekolah prototipe nantinya akan mempermudah sekolah-sekolah lain untuk melaksanakan K-13. Sebab, pada akhirnya, semua sekolah harus melaksanakan K-13.
"Jadi dibuat prototipe lalu dikloning. Bupati-bupati nanti diminta mengkloning untuk ambil model dari sekolah-sekolah yang sudah baik itu," katanya.

Sementara itu, Mendikbud Anies Baswedan, saat ditemui seusai pertemuan dengan tim evaluasi hari Rabu pagi, enggan membeberkan hasil pertemuan. Dia mengatakan semua informasi akan diberikan lengkap pada Rabu sore.

"Saya sudah putuskan nanti dibikin detailnya. Lebih baik ngomong-nya sudah lengkap termasuk konsekuensi-konsekuensinya," kata Anies yang terburu-buru karena akan mengikuti sidang kabinet.
Di pihak lain, anggota tim evaluasi K-13, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Hamid Hasan mengatakan keputusan mendikbud adalah melanjutkan K-13 namun secara terbatas dengan menunjuk sekolah-sekolah prototipe. Menurutnya, tim evaluasi masih menyiapkan kriteria sekolah-sekolah yang dianggap siap untuk melaksanakan K-13.

"Jadi mirip model Cianjur saat pelaksanaan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). Jadi diterapkan di sekolah-sekolah tahun pertama yang menjadi sekolah inti dan ada juga sekolah-sekolah yang melaksanakan di tahun kedua, lalu disebarkan ke yang lain," ujar Hamid.
Hamid belum bisa memastikan jumlah sekolah yang dinilai siap. Namun, salah satu kriterianya adalah akreditasi sekolah.

Pasca Pelatihan Kurikulum 2013, Guru Tambah Bingung

Lelah dan suntuk membenami wajah guru-guru. Sepulang dari pelatihan kurikulum 2013 (K-13), mereka bukannya semringah, melainkan menggerutu. Pelatihan K-13 di Kantor Dispendik Surabaya, Jalan Jagir, itu makin membingungkan. Ibarat memilah beberapa buah yang telanjur dicampur dalam segelas jus.

Sebagian guru menilai, pelatihan tersebut terlambat. Sebab, K-13 diterapkan untuk semua sekolah sejak tiga bulan lalu. Yaitu, pada tahun pelajaran 2014-2015. Faktanya, belum semua guru mendapat pelatihan K-13.

''Materi K-13 ini kayak jus. Terlalu banyak yang harus diajarkan. Bagaimana memilah wortel dan tomat kalau sudah dijus jadi satu,'' ungkap seorang guru SMA peserta pelatihan Rabu (1/10).

Selain soal materi pelajaran, mereka masih mengalami kesulitan dengan model penilaian faktual dan objektif. ''Kami disuruh ikut bedah penilaian K-13. Terlalu banyak kerjaan. Jadi, nggak fokus mengajar,'' kata guru lain.
Pasca Pelatihan guru kurikulum 2013, Guru tambah bingung
pelatiha kurikulum 2013 bagi guru

Mereka mengeluh lantaran hanya memperoleh pelatihan selama lima hari. Setelah itu, para guru langsung disuruh mengaplikasikan dalam pengajaran. ''Gila nggak, lima hari dilatih langsung disuruhngajar. Tambah ruwet. Baru kena rotasi pula. Nggak bunuh diri sudah untung saya,'' ujar guru lain lagi.

Kabid Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dikbud Jatim Gatot Gunarso menyadari banyak masalah di lapangan yang terkait dengan implementasi kurikulum baru. Karena itu, pelatihan K-13 harus diberikan. Jumlah anggaran pelatihan mencapai Rp 30 miliar. Perinciannya, dana sekitar Rp 20 miliar diambil dari APBN dan uang Rp 10 miliar dari APBD provinsi.

Dari APBN, anggaran Rp 20 miliar dipakai untuk melatih kepala SD, SMP, SMA, SMK, guru BK SMA dan SMK, dan pengawas dikmen (lihat grafis). Setelah mendapat pelatihan, mereka diminta mendampingi guru SD. Ada sekitar 16 ribu sekolah yang akan mendapat pendampingan.

Bahkan, lanjut Gatot, pelatihan dari Kemendikbud belum mampu menjangkau seluruhnya. Dikbud pun ikut mengadakan pelatihan yang menyasar guru SD, SMP, SMA, maupun pendidikan luar biasa. ''Pelatihan kami melengkapi yang tidak bisa dijaring pemerintah pusat,'' tuturnya.

Gatot menjelaskan, pelatihan kepala sekolah diberikan karena merekalah manajer di sekolah. Tanpa manajemen yang baik, penerapan K-13 di sekolah bakal kacau. Para Kasek itu dianggap sebagai ujung tombak sekolah sehingga harus mampu mengatur jam pembelajaran dan kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan baik.

Sementara itu, pendampingan terhadap guru langsung dilakukan di kelas. Dengan demikian, cara mengajar guru akan langsung dievaluasi. Mereka bakal tahu apa saja kekurangannya sehingga bisa langsung dilakukan perbaikan.

PTK Ibarat Cahaya Penerobos Kegelapan

PTK Ibarat Cahaya Penerobos Kegelapan

Jakarta (Dikdas): Guru memiliki tiga fungsi penting yang dapat mengantarkan anak menjadi generasi emas 2045. Pertama, sebagai pengimbas perilaku mulia. Kedua, sebagai sumber keteladanan. Ketiga, sebagai guru pendidik dan tenaga kependidikan.

“Di saat orang mengalami kerumitan problematika kehidupan, kehadiran Bapak-Ibu sekalian rasanya memberi pencerahan. Bapak-Ibu ibarat cahaya yang mampu menerobos kegelapan,” ujar Prof. Dr. Mohammad Nuh, DEA, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu malam, 14 Agustus 2014. Mohammad Nuh memberikan sambutan pada acara Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2014 yang dihadiri para peserta acara yaitu guru, tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.

Menurut sensus penduduk tahun 2013, tambah Mohammad Nuh, penduduk Indonesia yang berusia 0-9 tahun berjumlah 44 juta jiwa. Sedangkan yang berusia 10-19 tahun sebanyak 46 juta orang. Pada 2045, 90 juta jiwa itu yang akan memegang tampuk pemerintahan negeri ini bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka. “Mereka akan mengelola negara ini dan itu sangat tergantung dari sentuhan tangan-tangan halus Bapak-Ibu,” ucapnya.

Atas ketiga fungsi itu, Mohammad Nuh mengategorikan guru mendekati pahlawan sejati. Ia kemudian menyebutkan syarat-syarat seorang guru layak disebut pahlawan sejati. Pertama, melaksanakan tugas melebihi kewajiban yang dibebankan kepadanya. Kedua, mau menerima haknya di bawah yang semestinya dia terima. Atas syarat kedua itu, Mohammad Nuh tak membenarkan pemerintah pusat dan daerah melalaikan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak guru. “Bahkan seharusnya mereka (guru) menerima lebih dari hak yang mereka terima,” tegasnya.

Dalam laporannya, Hamid Muhammad, Ph.D., Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal, mengatakan pemberian penghargaan kepada PTK berprestasi dan berdedikasi merupakan salah satu upaya menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. “Melalui kegiatan ini, para pendidik dan tenaga kependidikan berkumpul sehingga dapat menambah rasa kebersamaan dan kebanggaan terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, dalam hal ini sebagai guru, tutor, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam suasana kekeluargaan dan keharmonisan,” ungkapnya.

Seleksi peserta dilakukan secara berjenjang mulai April lalu, dari tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Peserta, jelas Hamid, adalah pemenang pertama tingkat provinsi dari satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Pendidikan Kesetaraan (Paker A, Paket B, Paket C). Jumlah peserta sebanyak 850 orang, terdiri dari 442 guru dan tutor berprestasi dan berdedikasi, 238 kepala sekolah berprestasi, dan 170 pengawas sekolah berprestasi.

Pada 16 Agustus 2014 mendatang, lanjut Hamid, akan turut bergabung peserta Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI tingkat nasional yang kini tengah berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah juara I, II, dan III sebanyak 51 orang.

“Disamping mengikuti kegiatan seleksi, peserta juga akan mengikuti kegiatan kenegaraan di DPR, detik-detik peringatan Proklamasi di Istana Negara, dan silaturahmi dengan Bapak dan Ibu kepala negara, menteri, dan pejabat lainnya,” ungkap Hamid.* (Billy Antoro/Pengunggah: Erika Hutapea)

Mendikbud: Kurikulum 2013 Tambah Jam Belajar, Tapi Sabtu Tidak Harus Masuk

Mendikbud: Kurikulum 2013 Tambah Jam Belajar, Tapi Sabtu Tidak Harus Masuk

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengakui, penerapan secara penuh Kurikulum 2013 akan memberikan penambahan jam belajar rata-rata 4 jam per minggu untuk setiap jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Namun Mendikbud menegaskan, penambahan itu berlaku per minggu dan kebijakannya diserahkan ke daerah, sehingga tidak otomatis menambah jadwal hari sekolah dari 5 (lima) menjadi 6 (enam) hari seminggu.

“Meskipun kebijakannya diserahkan ke daerah,  pertimbangan penerapan penambahan jumlah jam belajar dihitung setiap minggu, bukan per hari,” kata Mendikbud M. Nuh usai membuka acara Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Berprestasi 2014, di Bandung, Minggu (10/8).

Mendikbud mencontohkan, pada kelas satu sampai dengan tiga SD, jumlah jam belajar yang ditambah adalah empat jam pelajaran. Sehingga secara keseluruhan, peserta didik yang awalnya mendapat 26 jam pelajaran setiap minggu maka akan bertambah menjadi 30 jam.

Penambahan empat jam belajar itu, lanjut Mendikbud, bukan berarti diberlakukan untuk empat jam dalam satu hari. Tapi, enam jam dibagi ke dalam lima atau enam hari masuk sekolah, dengan lama belajar untuk setiap jam belajar sebanyak 45 menit. “Jadi, empat jam itu untuk empat jam pelajaran, bukan empat jam dikalikan 60 menit,” ucap M. Nuh.

Dengan perhitungan penambahan total jam belajar tadi, Mendikbud berharap bagi sekolah yang pembelajarannya selama ini berlangsung selama lima hari, dapat tetap melakukan seperti biasa yaitu Senin-Jumat.

"Tadinya, kan pulang jam 12 atau jam 1, dengan waktu 45 menit untuk tiap jamnya. Kemudian, nambahnya hanya setengah jam-an per hari," pungkas M. Nuh.

DKI Merencanakan Sabtu Masuk

Sebagaimana diketahui terkait dengan penerapan Kurikulum 2013 itu, Dinas Pendidikan DKI berencana menerapkan 6 hari masuk sekolah untuk sekolah-sekolah berstandar nasional di Jakarta. Hal itu didasarkan dari adanya penambahan jam belajar tiap mata pelajaran dalam kurikulum 2013. Sehingga siswa tidak harus pulang sore jika sekolah hanya 5 hari.

Rencana masuk sekolah kembali pada hari Sabtu itu menuai reaksi sejumlah kalangan, terutama para orang tua murid. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku kurang setuju dengan rencana penerapan 6 hari masuk sekolah itu, karena dengan masuk hingga Sabtu, para siswa akan kekurangan waktu bersama keluarga.

Namun Ahok menyampaikan kesulitan sejumlah sekolah di DKI Jakarta yang melaksanakan sistem masuk pagi dan masuk petang, yang menjadi pertimbangan Disdik DKI. Karena akan sulit mengatur jadwalnya. Oleh sebab itu, menurut Ahok, Pemda DKI masih melakukan kajian untuk mencari solusi terbaik terkait jam pelajaran siswa itu agar tidak membebani siswa.

"Sekarang yang jadi masalah kalau sekolah yang dipakai 2 shift. Makanya kita pertimbangkan itu. Jadi belum final. Lagi dikaji," tutur Ahok.

Selain Gaji Pokok, PNS Hanya Terima Tunjangan Kinerja

JAKARTA--Sistim penggajian untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan diubah total. Ini terkait dengan adanya UU ASN yang mengharuskan perubahan pada sistim penggajian agar lebih efisien.

"RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Gaji sementara disusun pemerintah. Di mana sistim penggajiannya kita buat lebih sederhana," ungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, Kamis (3/7).

Dengan pengaturan sistim gaji, setiap apatur tidak mendapatkan pendapatan ganda. Selama ini, seorang pegawai mendapatkan gaji di beberapa sumber. Sebut saja gaji pokok, tunjangan kinerja, serta honorarium lainnya.

"Sistim seperti itu tidak terukur kinerjanya. Itu sebabnya kita atur lagi biar lebih terukur. Nantinya komponen gaji hanya ada gaji pokok dan tunjangan kinerja saja," terangnya.

Untuk tunjangan jabatan maupun tunjangan kemahalan, akan tetap diberlakukan. Namun berapa besarannya, akan disesuaikan dengan passing grade masing-masing instansi. Makin sulit dan berisiko jabatannya, passing gradenya juga tinggi.

"Idealnya gaji pokok harus lebih tinggi daripada tunjangan. Namun ini terlalu riskan diberlakukan sekarang karena melihat kemampuan APBN kita juga," tandasnya.

Pemerintah Optimis Honorer K-2 Bodong Terjaring Semua

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Abubakar menegaskan,  pihaknya kini tengah menunggu data hasil verifikasi tenaga honorer kategori 2 dari kepala daerah. Dari sejumlah daerah yang sudah mengirimkan datanya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), hasilnya terjadi penurunan sangat signifikan.

Betapa tidak, ada pemda yang tenaga honorer K-2 sebanyak 1.800, yang lulus tes 800 orang. Tapi begitu diminta SPTJM Bupati, hanya 19 orang yang berani dipertanggungjawabkan. Ada juga yang tenaga honorernya 800 orang, yang lulus 300, dan begitu Bupati tandatangan SPTJM hanya 100 orang yang dinyatakan benar. 

 “Dengan adanya kewajiban menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM)  dari kepala daerah akan kelihatan mana yang bodong mana yang benar. Yang bodong itu kita bersihkan semua,” ujar Menteri ketika menerima Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Soelistyo di Kementerian PANRB, Rabu (18/06).

Add caption
Dalam kesempatan itu, Kepala BKN Eko Soetrisno mengungkapkan bahwa sudah ada sekitar 20 persen dokumen dari daerah yang masuk. Dalam verifiaksi kebenaran dokumen-dokumen tenaga honorer kategori 2 yang lulus tes tidak hanya dilakukan oleh Bupati dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tetapi dilakukan secara berjenjang.  Seorang Bupati tidak akan mungkin melakukan tandatangan SPTJM begitu saja.  “Harus ada tandatangan mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru Bupati berani teken,” tambahnya.


Melihat kondisi tersebut, BKN yang semula menetapkan batas akhir penyerahan dokumen yang disertai SPTJM kepala daerah itu pada ahir Mei 2014, akhirnya diundur sampai akhir Juni. Sebab hampir seluruh bupati dan walikota minta perpanjangan waktu, karena masing-masing masih melakukan verifikasi. Dalam hal ini, pemda umumnya dibantu oleh kejaksaan maupun polisi. “Harusnya akhir Mei kemarin selesai, mereka minta sampai akhir Juni,” tambah Eko Soetrisno. (ags/HUMAS MENPANRB)
Jangan Lupa di Like Ya

×